Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA ENIM-Dalam rangka untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengatasi dampak kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat dan menjaga kelancaran program pembangunan daerah, Pemkab Muara Enim akan bersinergi dengan Pemprov Sumatera Selatan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.
“Fokus utama yang dibidik adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sektor industri yang potensinya diperkirakan mampu menembus Rp 600 miliar per tahun,” ujar
Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum usai menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumsel di Kantor Bappeda Muara Enim, beberapa waktu yang lalu, Minggu (31/5/2026).
Bupati menegaskan Pemkab Muara Enim siap berkolaborasi menjaring potensi PAD yang belum tergarap maksimal. Ia menegaskan pemerintah daerah harus bergerak cepat memaksimalkan PAD agar program-program pembangunan di daerah tetap berjalan lancar.
Di sisi lain, Ketua Pansus DPRD Provinsi Sumsel, M. Nasir, memaparkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), terdapat tujuh jenis pajak yang dikelola provinsi, di mana PBBKB menjadi item yang paling potensial di Muara Enim.
Menurutnya, sebagai pusat pertambangan batubara di Sumsel, aktivitas industri di Muara Enim memicu tingginya konsumsi BBM non-subsidi. Saat ini kontribusi PBBKB Muara Enim sudah berkisar Rp 150 miliar per tahun dan menempati posisi salah satu yang tertinggi di Sumsel.
Meski demikian, M. Nasir mengungkapkan bahwa potensi besar tersebut belum optimal karena disinyalir masih banyak perusahaan di wilayah Muara Enim yang menyiasati setoran pajak daerah mereka.
Ia menekankan jika seluruh perusahaan tertib dan pengawasan berjalan maksimal, nilai pajak dari sektor PBBKB ini sebenarnya bisa dioptimalkan hingga menjadi Rp 600 miliar lebih per tahun. Angka inilah yang dinilai menjadi target realistis untuk dikejar melalui kerja sama antara pihak provinsi dan kabupaten.
