Bupati HM Toha Tohet Teken MoU dengan Bank Tanah, Beri Kepastian Hukum dan Optimalisasi Aset Pertanahan

Lentera-PENDIDIKAN.com,MUBA-Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus memaksimalkan tata kelola dan optimalisasi bidang pertanahan melalui kolaborasi dengan Badan Bank Tanah. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemkab Muba dan Badan Bank Tanah tentang Kerja Sama Optimalisasi Bidang Pertanahan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Penandatanganan berlangsung di Kantor Badan Bank Tanah, Gedung Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026), dilakukan langsung oleh Bupati Muba HM Toha Tohet SH bersama Plt Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah, Hakiki Sudrajat.

Bupati Muba HM Toha Tohet SH menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Bank Tanah atas terwujudnya kesepakatan tersebut.

“Kami dari Pemkab Muba sangat berterima kasih atas terlaksananya MoU ini. Tentunya, kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan Badan Bank Tanah, khususnya dalam optimalisasi bidang pertanahan di Kabupaten Musi Banyuasin,” ungkap Toha.

Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga diperlukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan lahan di Muba berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah, Hakiki Sudrajat mengatakan, sebagai lembaga yang relatif baru, Badan Bank Tanah yang hadir sekitar lima tahun lalu terus berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya alam di berbagai wilayah Indonesia.

“Kami menyadari kehadiran Bank Tanah ini masih relatif baru. Namun, kami terus berupaya memberdayakan potensi sumber daya alam yang ada di berbagai wilayah,” ujar Hakiki.

Ia menilai Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk potensi di sektor energi. Karena itu, aspek keabsahan dan legalitas lahan menjadi faktor penting dalam mendukung pemanfaatan potensi tersebut.

“Muba memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk kebutuhan dan potensi di sektor energi. Kita berharap keabsahan serta legalitas lahan menjadi perhatian penting. Ini merupakan salah satu aspek mendasar agar pengelolaan dan pemanfaatan lahan dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

Hakiki menambahkan, pihaknya berupaya membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah agar pengelolaan pertanahan memiliki landasan yang jelas dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

“Kami mencoba berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan melalui MoU ini ada payung hukum yang bisa menaungi kita semua, sehingga ke depan kerja sama dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat,” tambahnya.