Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA ENIM-Meski regulasi Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur masalah Tunjangan Hari Raya (THR) belum ada, namun Pemkab Muara Enim sudah melakukan antisipasi untuk THR dengan menganggarkannya dalam APBD 2026 sebesar Rp 55,9 Miliar.
“PP nya memang belum ada namun kita mengacu dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau keluar PP tentu akan kita langsung bayarkan sebab kita taat aturan,” ujar Plt Kepala BPKAD Muara Enim M. Tarmizi Ismail, S.E., M.Si, Senin (9/3/2026)
Menurut Tarmizi, untuk pembayaran THR, kita telah menyiapkannya dalam APBD 2026 sebesar Rp 55,9 Miliar untuk seluruh ASN (PNS dan PPPK). Namun untuk ASN mana yang dapat dan berapa besarannya belum tahu sebab belum keluar Peraturan Pemerintah (PP) nya.
Lanjut Tarmizi, hingga sampai saat ini, pihaknya masih menunggu petunjuk atau aturan dari Pemerintah pusat untuk mengenai THR baik untuk PNS, PPPK Penuh Waktu, dan PPPK Paruh Waktu. Dan jika telah ada aturannya tentu harus dibayarkan.
“Kalau mengacu dengan tahun sebelumnya itu satu bulan gaji. Kalau tahun ini kita belum tahu, sebab belum ada regulasinya,” ujar Tarmizi yang menjabat juga sebagai Kepala DPMPTSP Kabupaten Muara Enim ini.
Sementara itu menurut salah seorang PPPK Paruh Waktu yang enggan namanya disebutkan bahwa dirinya memang baru beberapa bulan diterima menjadi PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Muara Enim. Namun dirinya tetap berharap meski baru beberapa bulan bekerja untuk bisa juga mendapatkan THR.
“Gaji kami sekitar Rp 1 jutaan perbulan, kalau dapat THR tentu sangat membantu dan bermanfaat bagi kami berapapun besaran dapatnya untuk lebaran nanti,” harapnya.
