Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA ENIM-Pasca pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat terpaksa mengharuskan pemerintah daerah melakukan efisiensi di segala bidang. Dan salah satunya adalah disinyalir melakukan efisiensi dalam hal penerimaan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN PPPK Muara Enim.
Dari informasi yang dihimpun dilapangan, Rabu (18/2/2026), dari dampak pemangkasan TKD sebesar Rp 1,2 triliun oleh Pemerintah Pusat ke Pemkab Muara Enim yang terbesar di Provinsi Sumsel, ternyata menyebabkan Pemkab Muara Enim harus melakukan efisiensi di semua lini di setiap OPD.
Dan informasinya salah satunya adalah melakukan efisiensi terhadap TPP ASN PPPK Muara Enim, namun tidak berlaku TPP ASN PNS Muara Enim.Adapun besaran efisiensi tersebut dari informasi yang beredar untuk PPPK S1 sebelumnya menerima Rp 2,350 juta menjadi Rp 500 ribu, PPPK SMA/sederajat sebelumnya menerima Rp 1,7 juta menjadi Rp 400 ribu, dan PPPK tamatan SD/SMP sederajat sebelumnya menerima Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu.
Menurut informasi dari beberapa tenaga PPPK bahwa desas desus pemotongan dana TPP ASN PPPK tersebut sudah sangat santer. Dan jika benar-benar dilakukan dengan alasan efisiensi tentu mereka memaklumi. Namun yang menjadi pertanyaan mereka (PPPK,red) mengapa pemangkasan tersebut hanya dilakukan terhadap ASN PPPK saja, dan tidak berlakukan sama dengan ASN PNS yang besaran TPP-nya melebihi besaran TPP ASN PPPK. Padahal untuk kinerja sama beratnya dengan ASN PNS hanya di level pimpinan dan di level bawahan saja. Bahkan ASN PPPK lebih riskan sebab banyak berada di garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kami sangat berterimakasih dan bersyukur atas diberikan TPP tersebut dan sangat bermanfaat sekali bagi keluarga kami. Dan kami tahu itu kewenangan pemerintah daerah. Namun yang kami pertanyakan adalah sisi keadilan dan keberpihakan bagi kami,” ujar mereka.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan bahwa beberapa waktu yang lalu, Pemkab Muara Enim berencana hanya akan memotong TPP yang diterima sebesar Rp 200 ribu perbulan untuk Baznas Muara Enim, namun sekarang beredar informasi lagi mereka hanya akan menerima Rp 500, Rp 400 dan Rp 300 ribu.
“Gaji kami rata-rata sudah dibank untuk anak sekolah, bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari. Jadi harapan kami adalah TPP inilah. Jadi kalau dipotong kami hanya pasrah saja yang penting aspirasi kami tersampaikan,” ungkapnya.
Ketika dikonfirmasi ke Bupati Muara Enim H Edison SH MH, menjelaskan bahwa TPP itu adalah bonus dari Pemkab Muara Enim bukan hak, sebab hak itu adalah gaji.
“Ini yang harus benar-benar dipahami oleh mereka (PPPK,red),” tegasnya.
Dan alhamdulilah, lanjut Edison, kita (Pemkab Muara Enim,red) mampu memberikan TPP besar, karena ada daerah yang hanya memberikan TPP nya kecil bahkan ada yang tidak ada sama sekali sebab tergantung dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
“Bersyukur kita sudah menjadi pegawai, jangan banyak menuntut. Kalau gaji di potong itu baru dilaporkan, jadi jangan terlalu diributkan dan kita tentu sudah melalui berbagai pertimbangan,” jelas dengan nada agak meninggi.
Lanjut Edison, kalau sebelumnya kita berikan TPP seluruhnya, maka kapan lagi kita akan memperbaiki infrastruktur seperti jalan, lorong, jembatan gantung dan fasilitas lainnya.
Sebab saat ini, kita sedang melakukan efisiensi dan khusus gaji pegawai saja itu sudah melebihi 50 persen dari APBD.
“Saya tidak hapal berapa besarannya, namun insyallah kita akan buat skema tersebut namun saya pastikan tidak akan zonk,” ujarnya.
Ketika ditanyakan mengapa pemotongan TPP hanya diberlakukan ke ASN PPPK tetapi tidak berlaku ke ASN PNS, Edison, mengatakan bahwa itu adalah kebijakan. Dan jika ada yang tidak puas silahkan digugat kemana saja.
“Saya punya saluran hukum. Saya siap untuk itu. Namun saya berprinsip itu bukan hak tetapi bonus dari pemerintah Muara Enim. Tolong diingatkan ya,” pungkasnya.
