Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA ENIM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim terus memantapkan langkah untuk meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Utama. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 2026 yang diikuti 100 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 14-16 Juli 2026 di Hotel Griya Sintesa Muara Enim tersebut dibuka oleh Bupati Muara Enim yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Juli Jumatan Nuri, S.E.
Dalam sambutannya, Juli Jumatan Nuri mengatakan pelatihan tersebut bukan sekadar memenuhi salah satu indikator penilaian Kabupaten Layak Anak, melainkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan perspektif hak anak pada setiap kebijakan dan program pembangunan.
“Melalui pelatihan ini diharapkan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak sehingga senantiasa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Juli.
Juli menjelaskan, anak merupakan amanah sekaligus aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan Indonesia. Karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan, kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal, serta pemenuhan hak tanpa diskriminasi.
Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Investasi terbaik saat ini adalah memastikan seluruh anak, termasuk di Kabupaten Muara Enim, memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan, dan berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan.
Juli mengungkapkan, komitmen Pemkab Muara Enim terhadap perlindungan anak telah membuahkan hasil. Selama empat tahun berturut-turut, yakni sejak 2022 hingga 2025, Kabupaten Muara Enim berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Nindya.
Memasuki tahun 2026, berbagai capaian kembali diraih, salah satunya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Berangau Park yang telah terstandarisasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta memperoleh predikat RBRA Utama.
Selain itu, Forum Keluarga Spesial Indonesia (FORKESI) Kabupaten Muara Enim juga resmi dikukuhkan oleh FORKESI Pusat sebagai wadah memperkuat dukungan bagi keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi modal penting bagi Muara Enim untuk meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak sekaligus membidik predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Utama.
Meski demikian, ia mengingatkan berbagai tantangan masih harus dihadapi, mulai dari kekerasan terhadap anak, perundungan di lingkungan pendidikan, perkawinan usia anak, pengasuhan di era digital, hingga peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan.
“Prestasi yang telah diraih patut kita syukuri, namun tidak boleh membuat kita berpuas diri. Justru capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak, memperkuat sinergi lintas sektor, serta mendorong Kabupaten Muara Enim menuju Kabupaten Layak Anak kategori Utama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Muara Enim Husin Aswadi, menjelaskan pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta memperkuat implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak.
Ia menambahkan, pelatihan tersebut menjadi salah satu indikator pendukung dalam proses evaluasi Kabupaten Layak Anak.
Pelatihan diikuti 100 peserta yang berasal dari perangkat daerah, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan ramah anak, lembaga pengasuhan alternatif, pengelola sarana budaya dan rekreasi ramah anak, pengelola rumah ibadah ramah anak, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), dunia usaha, hingga Forum Anak.
Adapun narasumber yang hadir yakni Pembina Yayasan Plato Foundation Surabaya, Nanang Abdul Chanan, S.Sos., serta Tenaga Ahli Hak Anak pada Child Rights Resource Center Medan, Dr. Muhammad Jailani, S.Sos., M.A.
Melalui pelatihan ini, Pemkab Muara Enim berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga target meraih predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Utama dapat terwujud, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi seluruh anak di Bumi Serasan Sekundang.
