Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA ENIM-Bantuan Presiden (Banpres) tahap II sebesar Rp 10 miliar, selain untuk mendukung penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), juga untuk pembuatan kanal dan embung diwilayah rawan karhutla terutama di Kecamatan Gelumbang dan Sungai Rotan.
“Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Gubernur Sumatera Selatan terkait dukungan anggaran tersebut, termasuk petunjuk teknis penggunaannya,” ujar Plt Bupati Muara Enim Hj Sumarni, Selasa (27/10/2026).
Dikatakan Sumarni, penanganan karhutla di wilayah lahan mineral selama ini relatif lebih mudah dilakukan. Ini berkat kolaborasi antara Tim satuan tugas (satgas) yang terdiri dari Damkar, BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, dan masyarakat serta atas dukungan kesiapan sarana dan prasarana, seperti mobil pemadam kebakaran, mobil suplai air, tandon air, serta motor trail untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses kendaraan besar.
Namun, pada kawasan lahan gambut tantangan berbeda dan lebih sulit. Setidaknya ada tiga kecamatan yang selama ini menjadi wilayah penyumbang kejadian karhutla karena memiliki lahan gambut yakni Sungai Rotan, Gelumbang, dan Muara Belida. Untuk kejadian karhutla di Kecamatan Muara Belida pada tahun ini mengalami penurunan. Salah satu faktor yang mendukung kondisi tersebut adalah alih fungsi lahan gambut menjadi area pertanian padi, ujar Sumarni.
“Alhamdulillah, Muara Belida tahun ini berkurang karena lahan gambut dialihfungsikan menjadi lahan yang ditanami padi. Ini juga merupakan salah satu upaya yang bisa kita lakukan di kawasan lahan gambut,” pungkasnya.
Sumarni mengatakan, berdasarkan peninjauan lapangan bersama Dandim dan Kapolres, kebakaran yang terjadi tidak serta-merta disebabkan kesengajaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Untuk itu, Pemkab Muara Enim, telah melakukan langkah antisipasi sejak 2026 dengan memberikan bantuan alat berat untuk membantu masyarakat membuka atau mengelola lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.
Ia menjelaskan, lahan yang terdampak karhutla sebagian di antaranya merupakan lahan milik masyarakat maupun perusahaan yang masih produktif, terutama perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, kejadian tersebut tidak selalu berkaitan dengan pembukaan lahan perkebunan baru.
Sumarni juga menyampaikan bahwa berdasarkan data per 26 Oktober 2026, tidak ditemukan lagi titik panas atau hotspot di Kabupaten Muara Enim. Meski demikian, ia menegaskan upaya pencegahan tetap perlu diperkuat, khususnya di kawasan gambut yang memiliki karakteristik penanganan berbeda. Pasalnya, api di lahan gambut dapat merambat dan bertahan di lapisan bawah tanah. Kondisi tersebut memungkinkan bara tetap menyala meskipun api di permukaan telah padam, sehingga berpotensi menimbulkan asap dan memicu kebakaran kembali.
Untuk itu, bantuan Rp 10 miliar tersebut direncanakan mendukung pembangunan infrastruktur pencegahan, antara lain kanal dan embung, serta penyediaan sarana dan prasarana lain yang dinilai masih dibutuhkan. Pemerintah daerah juga akan menyesuaikan program dengan petunjuk teknis dari pemerintah pusat dan provinsi.
S
umarni mengatakan, dirinya telah menjadwalkan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merumuskan program prioritas yang dapat dilaksanakan melalui dukungan anggaran tersebut.
“Bukan hanya untuk penanggulangan karhutla yang terjadi sekarang ini, tetapi kita juga merencanakan bagaimana mencegah atau melakukan mitigasi agar di tahun-tahun mendatang kejadian ini tidak terulang,” tegasnya.
Ia berharap, pemanfaatan bantuan tersebut dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah, terutama di kawasan lahan gambut yang rawan terbakar, sehingga penanganan karhutla ke depan dapat dilakukan secara lebih terencana dan berkelanjutan.
