Bupati Harapkan Dukungan DPR RI Perjuangkan Pembangunan Infrastruktur Ditengah

Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA ENIM-Dengan kehadiran anggota DPR RI yang membidangi Keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter dan sektor jasa Keuangan ini, diharapkan dapat memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muara Enim seperti jalan tol, fly over dan sebagainya yang saat ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Muara Enim, H. Edison., S.H., M.Hum saat memberikan sambutan pada kegiatan kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi XI, H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Kabupaten Muara Enim, Senin (21/4/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si. para Asisten, Staf Ahli dan sejumlah Kepala OPD terkait. Bupati Muara Enim Edison mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Muara Enim juga tengah menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni pembangunan jembatan layang atau Fly Over (FO) di 5 Kecamatan wilayah Kabupaten Muara Enim. Sebab pembangunan FO di Kabupaten Muara Enim sangat urgensi untuk mendukung kelancaran transportasi batubara, mengatasi kemacetan lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan lalulintas terutama dipintu perlintasan kereta api sebidang.

Selain itu, Bupati juga meminta dukungan DPR RI terkait rencana pembebasan angkutan truk batubara yang melintas di dalam kota Muara Enim sebab ini sebagai langkah awal penataan wajah kota Muara Enim yang bersih, sehat dan nyaman untuk mendukung Muara Enim sebagai kota Adipura.

Saat ini, kata Bupati, Pemkab. Muara Enim telah menyesuaikan program kerja dengan arahan kebijakan nasional serta fokus terhadap program yang berdampak langsung kepada masyarakat diantaranya bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis hingga santunan kematian senilai Rp 3 juta kepada seluruh masyarakat.

Sementara itu H. Wahyu Sanjaya mengatakan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah. Kabupaten Muara Enim sebagai daerah yang memiliki APBD tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan tidak berdampak signifikan terhadap rencana efisiensi anggaran, namun besaran APBD masih bergantung pada transfer dari pusat, sehingga kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan perlu ditingkatkan.