Ubah Regulasi Pengadaan Seragam Sekolah Gratis, Berdayakan UMKM Penjahit Lokal

Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA  ENIM-Masyarakat Kabupaten Muara Enim meminta program seragam sekolah gratis diberikan langsung kepada wali murid. Pasalnya, beberapa tahun terakhir pengadaannya selalu melalui lelang dan didapatkan para pengusaha besar sehingga penjahit lokal kurang diberdayakan sehingga multiplayer efek tidak dirasakan oleh masyarakat Muara Enim.

“Kami mendorong bupati agar masalah baju seragam gratis ini diubah regulasinya, bukan dijadikan ajang proyek, tapi diberikan secara langsung kepada wali murid/orang tua dengan teknis yang dibuat sedemikian rupa sesuai aturan,” kata Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Muara Enim Ahmad Imam Mahmudi, Kamis (15/5/2025).

Menurut Imam, pihaknya sangat mendukung program 100 hari kerja Bupati Muara Enim dengan mendorong untuk mengubah regulasi program seragam sekolah gratis. Sebab jangan sampai program seragam sekolah gratis dengan tujuan mulia itu justru akan dijadikan ajang bancakan proyek oleh segelintir oknum.

Lanjut Imam, program seragam sekolah gratis yang berjalan selama ini kurang efektif. Mulai dari waktu seragam yang akan diterima oleh siswa, bahkan sampai ke ukurannya, sebab banyak wali murid yang mengeluh ketika diterima kondisi pakaiannya kebesaran dan kekecilan sehingga mereka harus memperbaiki seragam tersebut.

“Selama ini, seragamnya dibuat borongan ukuran standar S, M, L, XL, sehingga untuk ukuran siswa yang gemuk itu tidak muat dan harus direhab atau beli sendiri. Kalau dulu pernah diukur benaran setiap siswa di sekolah-sekolah, kalu sekarang tidak lagi. Kita tidak tahu penjahitnya di mana dan kebanyakan monopoli. Itulah yang namanya proyek, tidak akan sukses dan terjadi persoalan terus, jadi ajang bancakan. Maka, ubah regulasinya itu kita dorong Bupati,” tegasnya.

Masih dikatakan Imam, kedepan tidak perlu lagi ada koordinir-koordinir, kecuali kelompok wali murid di sekolah dan penjahit-penjahitnya sehingga seluruh penjahit lokal di Kabupaten Muara Enim bisa benar-benar merasakan program seragam gratis sekolah tersebut yang dianggarkan melalui APBD Muara Enim. Untuk itu, pihaknya sangat mengapresiasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim yang akan mengutamakan penjahit-penjahit lokal dalam program seragam gratis ini.

“Contohnya, ketika wali murid yang ada di Semendo Darat Ulu (SDU) tidak mungkin dia menjahit di Muara Enim, pasti mereka akan mencari penjahit di sana.(SDU, red). Penjahit-penjahit harus ada stempel cap dan nama sebagai nota pesanan,” ujarnya.

Selain itu, sambung Imam, Bupati juga harus menegaskan jangan ada pemotongan satu rupiah pun terhadap bantuan seragam sekolah gratis ini. Dimana uang tersebut harus tersampaikan kepada wali murid dengan pengawalan unsur APH, Pers, LSM dan Ormas itu nanti sampai ke bawah. Jika memang ditemukan ada penyalahgunaan, tentunya menjadi tanggung jawab dari wali murid yang sudah menerima uang untuk seragam gratis ini.

“Saya yakin wali murid tidak akan berani menyalahgunakan masalah anggaran untuk seragam ini,” ucapnya.

Terkait masalah regulasi, Imam meyakini bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim banyak diisi oleh orang-orang pintar untuk membuat pelaksanaan secara teknisnya dan koordinasi dengan pemerintah pusat tentang peraturan dan regulasi secara teknis masalah seragam gratis ini. Payung hukumnya jelas, laksanakan dan selesai.