Lentera-PENDIDIKAN.com, MUARA ENIM-Dalam rangka mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggelar kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Hotel Griya Sintesa, Jumat (21/2/2025).
Acara ini dihadiri oleh 60 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muara Enim dan menghadirkan Mukti Riadi, S.ST., M.Si, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muara Enim, sebagai narasumber utama.
Bupati Muara Enim yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Muara Enim, Ir. Agnes T. Lestari, menegaskan pentingnya PUG sebagai strategi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 09 Tahun 2000, yang menekankan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan harus memperhatikan pengalaman, aspirasi, serta kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan dalam semua aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.
Strategi PUG dan Implementasinya di daerah, lanjut Agnes, berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2011, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui berbagai langkah strategis, di antaranya Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD). Lalu, memastikan perencanaan daerah yang responsif gender dalam dokumen RPJMD, Renstra, dan Renja OPD. Kemudian, menyusun anggaran yang memperhitungkan aspek gender dan Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG. Dengan melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan setiap Pokja PUG dapat memahami peran dan tugasnya, serta mampu bersinergi dalam menyamakan persepsi mengenai gender dalam pembangunan daerah.
Masoh dikatakan Agens, bahwa identifikasi Isu Gender dan Upaya Pengurangan Ketimpangan Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah identifikasi isu-isu gender yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan. Isu-isu tersebut mencakup politik, hukum, sosial, dan ekonomi, yang nantinya akan dikaji lebih lanjut untuk menyusun program dan sub-kegiatan yang lebih responsif gender di masing-masing OPD.
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Muara Enim, sambung Agnes, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Muara Enim mengalami stagnasi dalam tiga tahun terakhir pada tahun 2021 sebesar 0,564, Tahun 2022 sebesar 0,569 dan Tahun 2023 sebesar 0,569. Jika dilihat dari angka tersebut ketimpangan gender di Kabupaten Muara Enim juga berada di bawah angka Provinsi Sumatera Selatan. Dengan melalui kegiatan hari ini dapat menggali permasalahan dan menemukan solusi dalam menurunkan angka ketimpangan gender di Kabupaten Muara Enim pada lima tahun ke depan. Berdasarkan data BPS Muara Enim, Indek Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 sebesar 89,67, Tahun 2022 sebesar 89,87, Tahun 2023 sebesar 89,82 IPG Kabupaten Muara Enim berada di bawah IPG Provinsi 93,25. Indek pembangunan gender adalah indek pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM laki-laki sama dengan nilai IPM perempuan.
Foto(Reza): Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggelar kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Hotel Griya Sintesa, Jumat (21/2/2025).
