Lentera-PENDIDIKAN.com,PALEMBANG-DPRD Sumatera Selatan menekankan kontribusi maksimal dari pengelolaan Asrama Haji Palembang, sementara PT Swarna Dwipa mengaku belum sanggup memenuhi angka yang diminta.
Dalam pembahasan LKPJ 2025, Panitia Khusus DPRD Sumsel meminta setoran dari pengelolaan asrama haji mencapai Rp2,7 miliar per bulan, merujuk hasil appraisal terbaru tahun 2025. Angka itu dianggap realistis sesuai potensi bisnis aset daerah.
“Setoran harus Rp2,7 miliar. Kalau tidak sanggup, silakan cari pengelola lain,” tegas anggota pansus, M Nasir.
Namun, Direktur PT Swarna Dwipa, Solahuddin, menyatakan pihaknya hanya mampu memenuhi kontribusi Rp1,3 miliar. Ia berdalih kondisi keuangan perusahaan masih dalam tahap pemulihan.
“Untuk Rp1,3 miliar kami siap. Tapi Rp2,7 miliar masih berat. Kami tetap berkomitmen mengikuti arahan pemerintah,” ujarnya.
Perusahaan mengklaim mulai bangkit. Pendapatan yang sebelumnya hanya Rp1,7 miliar kini melonjak menjadi Rp18 miliar. Kerugian pun ditekan hingga sekitar Rp1,5 miliar. Di sisi lain, pembenahan fasilitas terus dilakukan, termasuk renovasi sekitar 140 kamar dengan standar setara hotel bintang tiga.
Meski begitu, DPRD tidak bergeming. Dewan menegaskan angka kontribusi berdasarkan appraisal tidak bisa ditawar secara sepihak. Sorotan juga mengarah pada dugaan tunggakan lama dari pengelolaan aset tersebut. Nilainya disebut tidak kecil, bahkan mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah.
“Ini bukan hanya soal setoran ke depan, tapi juga kewajiban lama yang harus diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut,” ujar salah satu anggota dewan.
Mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) harus berjalan tertib, transparan, dan akuntabel—mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan—dengan tujuan utama meningkatkan PAD.
