Lentera-PENDIDIKAN.com,PALEMBANG-Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, resmi mengantongi piagam penghargaan usai mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang digelar Lemhanas RI. Piagam tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Lemhanas, serta diberikan kepada 530 pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia yang mengikuti kursus selama lima hari, 15–19 April 2026.
Kursus ini bukan seremoni. Materi yang diberikan menyentuh langsung isu-isu strategis, mulai dari arah kebijakan politik, ekonomi, hingga penegakan hukum. Para pimpinan legislatif dipaksa memahami peta besar pembangunan nasional agar tidak berjalan sendiri-sendiri di daerah.
Dalam salah satu sesi kunci, Presiden Prabowo memaparkan arah kebijakan pemerintah pusat dan tantangan global yang dihadapi Indonesia. Pesannya tegas: daerah harus adaptif dan tidak boleh tertinggal dalam membaca dinamika nasional.
Sejumlah menteri juga turun langsung memberikan pembekalan terkait program prioritas, mulai dari ketahanan pangan, energi, kesehatan, hingga pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
Penguatan integritas tak luput dari sorotan. Ketua KPK, Setya Budiyanto, mengingatkan pentingnya kepemimpinan bersih di daerah. Sementara aspek penegakan hukum disampaikan jajaran TNI dan Polri sebagai pilar stabilitas pembangunan.
Gubernur Lemhanas, TB Ace Hasan Syadzily, menegaskan posisi ketua DPRD sangat menentukan arah kebijakan daerah.
“Ketua DPRD bukan hanya fungsi pengawasan, tetapi juga penentu arah kebijakan. Apa yang diputuskan di daerah harus selaras dengan kepentingan nasional,” tegas Ace Hasan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman politik dan latar belakang daerah.
“Perbedaan itu pasti, tapi kepentingan bangsa harus di atas segalanya. Ini yang harus dijaga oleh para pimpinan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Andie Dinialdie menegaskan komitmennya untuk menerapkan hasil pembekalan tersebut dalam kerja-kerja legislatif di Sumatera Selatan.
“Kursus ini membuka perspektif kami. Tantangan ke depan tidak ringan, dan DPRD harus lebih tajam dalam mengawal kebijakan agar benar-benar berdampak bagi masyarakat,” katanya.
