Lentera-PENDIDIKAN.com,PALEMBANG-Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan Nopianto, menyoroti keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan yang diduga berasal dari aktivitas operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang.
Keluhan tersebut terutama disampaikan warga yang berada di kawasan ring 1, ring 2, hingga ring 3 perusahaan terkait bau amoniak yang sempat dirasakan beberapa waktu lalu. Menurut Nopianto, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar.
Hal itu disampaikan Nopianto saat melakukan reses anggota DPRD Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Palembang di Kelurahan Sei Buah Palembang, Rabu (8/7/2026).
“Saya termasuk yang cukup sering mengunjungi PT Pusri. Pabrik saat ini sudah menggunakan tekhnologi yang jauh lebih modern dan kapasitas produksinya juga meningkat. Namun, modernisasi itu harus benar-benar dibuktikan dengan berkurangnya dampak terhadap lingkungan yang dirasakan masyarakat,” ujar Nopianto.
Menurutnya, peningkatan produksi dan penggunaan teknologi modern di PT Pusri diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi negara melalui peningkatan produksi pupuk, peningkatan pendapatan daerah, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun demikian, ia menegaskan bahwa manfaat ekonomi tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan aman.
“DPRD Sumsel menerima berbagai aspirasi masyarakat mengenai kondisi lingkungan di sekitar kawasan industri. Setiap persoalan harus dianalisis secara objektif dengan mengedepankan fakta di lapangan,” katanya.
Selain persoalan lingkungan, Nopianto juga meminta PT Pusri meningkatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar keberadaan perusahaan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
Ia mengungkapkan, DPRD Sumsel sebelumnya telah mengusulkan bantuan kendaraan pengangkut sampah sebagai salah satu bentuk program CSR perusahaan.
“Kami berharap program CSR terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan,” ungkapnya.
Nopianto menambahkan, berbagai kebijakan strategis PT Pusri saat ini harus tetap mengacu pada keputusan PT Pupuk Indonesia sebagai holding BUMN pupuk. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.
Terkait aspirasi warga mengenai pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jembatan, Nopianto memastikan DPRD Sumsel akan memperjuangkan usulan tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan setiap usulan masyarakat agar dapat direalisasikan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang ada,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan PT Pusri, Rustam, mengapresiasi masukan dan keluhan masyarakat terkait aktivitas perusahaan selama ini. Ia mengatakan, PT Pusri saat ini tengah membangun pabrik baru dengan teknologi yang lebih modern dan ramah lingkungan.
“PT Pusri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar melalui berbagai program, termasuk CSR,” ujarnya.
