Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA ENIM-Ketua DPRD Muara Enim Deddy Arianto Sutopo SPd, menolak keras rencana pembangunan gedung DPRD Kabupaten Muara Enim 7 lantai. Pasalnya, selain biayanya cukup besar mencapai sekitar Rp 130 miliar, juga belum urgen karena masih banyak yang lebih penting dan prioritas untuk masyarakat.
Penolakan keras itu disampaikan langsung olehnya saat mendengar presentasi konsultan dalam rapat pembahasan rencana pembangunan gedung DPRD Kabupaten Muara Enim, diruang rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Muara Enim, beberapa waktu yang lalu.
“Ketika saya mendengar paparan konsultan tersebut, saya kaget, langsung menolak keras dan tidak setuju. Sebab sebelumnya kami hanya ingin merehab bukan membangun gedung baru apalagi setinggi 7 lantai,” ujar Deddy Arianto Sutopo SPd ketika dikonfirmasi, Senin (1/12/2025).
Menurut Deddy, dalam rapat yang ia pimpin bersama Sekretaris Daerah dan undangan lainnya, ia langsung membatalkan rencana tersebut. Menurutnya masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak daripada hanya untuk membangun gedung DPRD tersebut.
Dalam rapat tersebut, lanjut Deddy, pihaknya hanya menyusulkan renovasi gedung DPRD Muara Enim diantaranya fasilitas umum seperti toilet, tempat sholat, ruang Badan Kehormatan Dewan, ruang Propemperda dan tampilan depan gedung DPRD Muara Enim sehingga lebih presentatif.
“Sebagai wakil rakyat kita lebih baik mementingkan kepentingan rakyat dan memprioritaskan kebutuhan rakyat sehingga program pembangunan di Kabupaten dirasakan masyarakat,” ujar politisi dari Gerindra ini.
Terpisah, H Faizal Anwar SE mantan anggota DPRD Muara Enim, mengapresiasi langkah tegas Ketua DPRD Muara Enim yang menolak usulan rencana pembangunan gedung DPRD Muara Enim dengan anggaran yang dikabarkan sangat fantastis.
“Artinya, hati nurani Ketua DPRD tergerak dan lebih mementingkan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Tapi pertanyaan saya, siapa yang mengundang konsultan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, anggota DPRD Muara Enim sebagai wakil rakyat lebih baik memang harus lebih memprioritaskan kepentingan rakyat dari pada sibuk mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Kalau hanya sebatas renovasi fasiltas umum untuk kenyamanan yang menghadiri undangan rapat dan penambahan ruang rapat mengingat kondisinya tidak memungkinkan karena ruangan terlalu kecil atau pun belum ada sama sekali, tentu masih wajar dan memang dibutuhkan.
“Kalau sebatas prestise gedung DPRD Kabupaten Muara Enim saat ini jauh lebih baik dari gedung yang dimilik daerah lain. Tapi kalau mau bangun gedung baru rasanya tidak elok, sedangkan gedung yang ada justru belum difungsikan secara maksimal sebagai mestinya. Contoh fasilitas gedung fraksi tidak pernah difungsikan alias kosong melompong,” tegasnya.
