Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA ENIM- Pemerintah Kabupaten Muara Enim resmi memulai tahapan penyusunan Masterplan Integrated Area Development (IAD) Berbasis Perhutanan Sosial. Langkah strategis ini diawali dengan menggelar Forum Group Discussion (FGD) Awal yang berlangsung di Hotel Griya Sintesa Muara Enim, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Muara Enim, Juli Jumatan Nuri, S.E., yang hadir mewakili Bupati Muara Enim. Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta para peserta FGD.
Selain kehadiran fisik, forum ini juga tersambung secara virtual melalui Zoom Meeting dengan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan tingkat pusat dan provinsi. Di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Direktur Jenderal Bina Bangda Kemendagri, serta Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan. Turut bergabung pula Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Balai Perhutanan Sosial Palembang, jajaran Kepala KPH (Semende, Suban Jeriji, Benakat, Kikim Pasemah), hingga pimpinan lembaga pendamping seperti P.U.P.U.K dan PINUS Sumatera Selatan.
Dalam sambutan Bupati Muara Enim yang disampaikan Juli Jumatan Nuri mengatakan sangat apresiasi tinggi kepada seluruh kementerian, lembaga pendamping, dan lintas sektor yang terus memberikan dukungan penuh dalam proses penyusunan dokumen perencanaan kawasan ini.
“Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial mengamanatkan pentingnya pembangunan terpadu, kolaboratif, dan berbasis kawasan. Perhutanan Sosial bukan lagi sekadar pemberian akses kelola lahan kepada masyarakat, melainkan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Juli.
Juli mengataka bahwa Kabupaten Muara Enim dikenal memiliki potensi sumber daya hutan yang melimpah. Melalui pendekatan IAD, pengelolaan potensi tersebut akan diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam berbagai sektor hilir, mulai dari agroforestry, agroindustri, hingga pengembangan jasa lingkungan dan ekowisata tanpa merusak ekosistem hutan.
FGD awal ini difungsikan sebagai ruang dialog terbuka untuk memetakan kondisi riil di lapangan.
“Melalui forum ini, pemerintah daerah menghimpun data mengenai kondisi eksisting kawasan, mengidentifikasi komoditas unggulan, membedah kendala yang dihadapi kelompok Perhutanan Sosial, serta merumuskan peluang kemitraan strategis,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Muara Enim menegaskan bahwa dokumen Masterplan IAD ini nantinya tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan di atas kertas semata. Dokumen ini harus menjadi panduan kerja konkret yang bersifat implementatif dan lintas sektor.
“Keberhasilan pembangunan tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Diperlukan komitmen, koordinasi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Kami mengajak semua pihak memberikan kontribusi terbaik agar masterplan yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan mampu menjadi acuan pembangunan kawasan Perhutanan Sosial di masa depan,” pungkasnya.
Melalui sinergi erat antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga pendamping, penyusunan masterplan ini diharapkan menjadi titik balik terwujudnya pengelolaan hutan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan di Bumi Serasan Sekundang, harap Juli yang pernah menjabat sebagai Kepala BPKAD Muara Enim ini.
