Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA ENIM-Sedikitnya 7 Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Muara Enim baik yang belum dilantik maupun yang sudah dilantik terancam dibatalkan dan diberhentikan. Pasalnya, diduga tenaga PPPK tersebut di dalam proses penerimaan menyalahi prosedur dan mekanisme berlaku atas pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.
“Sampai saat ini, ada 7 orang yang bermasalah dan dalam proses pemeriksaan Inspektorat,” ujar Kepala BKPSDM Muara Enim Harson Sunardi melalui Yulius Caesar Kepala Bidang Pengadaan, Informasi, dan Penilaian Kinerja (PIPKA) BKPSDM Kabupaten Muara Enim, Minggu (21/9/2025).
Menurut Yulius, dari hasil pengaduan masyarakat melaluiSP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), hingga sampai saat ini, ada 7 tenaga PPPK yang sedang di proses oleh inspektorat. Dari 7 orang tersebut terdiri dari 2 orang yang belum dilantik karena NIP nya belum keluar
yakni NT dan NA dilaporkan tanggal 14 Agustus, sedangkan 5 orang yang telah dilantik menjadi tenaga PPPK Muara Enim yakni NV, AB, SM dan MA dilaporkan pada tanggal 8 September, dan AS dilaporkan pada tanggal 9 September.
“Sekarang masih menunggu hasil pemeriksaan inspektorat jika terbukti bagi PPPK yang belum dilantik akan dibatalkan, sedangkan bagi PPPK yang telah dilantik akan diberhentikan. Dan jika mereka telah menerima gaji maka harus dikembalikan ke negara,” tegasnya.
Adapun jenis pengaduan tersebut, lanjutnya yang paling banyak seperti tidak pernah honor dan meski honor tidak cukup 2 tahun.
“Sampai saat ini masih 7 orang tersebut. Namun bisa saja bertambah jika ada pengaduan dari masyarakat lagi,” ujarnya.
Ketika dikonfirmasi ke Inspektur Kabupaten Muara Enim Vera Sari SH MH, membenarkan jika saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap tenaga PPPK tersebut.
“Kita masih melakukan penelusuran dan penelitian,” ujar Vera singkat.
