Pemkab Muara Enim Siapkan Tiga Opsi Lahan Sekolah Rakyat

Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA ENIM-Bentuk komitmen dan keseriusan mendukung program Kementrian Sosial yakni Sekolah Rakyat, Pemkab Muara Enim akan menawarkan tiga opsi lahan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Muara Enim.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Muara Enim Edison saat memimpin Rapat Pembahasan Lahan Sekolah Rakyat untuk  Menampung anak-anak yang tidak mampu dalam rangka Program Nasional Presiden RI di ruang rapat Bupati Muara Enim, Rabu (4/6/2025).

Dalam rapat tersebut juga dihadiri Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Emran Thabrani, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ahmad Yani,  Kandisos Lido Septontoni, Kepala BPN Handri Uswandar, Kepala BPKAD Juli Jumatan, Camat Muara Enim Elvik Fransiska, Kades Muara Lawai Edi Wansri, Kades Tanjung Jati Isnaini, dan OPD terkait lainnya.

“Ini adalah proyek strategis yang sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu kita harus dukung penuh dan harus dapat,” tegas Edison dihadapan peserta rapat.

Menurut Edison, Program Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia. Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas.

“Sekolah Rakyat ini benar-benar gratis dan semuanya dibiayai oleh Kemensos, mulai dari asrama, makan, tenaga pendidik, seragam dan sebagainya. Nanti seluruh anak diasramakan,” ujar orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang ini.

Lanjut Edison, untuk mendukung program tersebut, pihaknya akan menyiapkan tiga opsi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat ke Kemensos RI tersebut yakni di Desa Muara Lawai, di daerah Trans-AD (Bumi Perkemahan) dan di daerah Gunung Megang. Karena lahan yang diperlukan cukup sulit seperti luas dan datar minimal harus 8 hektar, satu kawasan, bebas banjir, bebas polusi, jauh dari SUTET dan sebagainya. Oleh karena itu, pihaknya akan menawarkan tiga opsi lahan tersebut ke Kemensos RI dan mudah-mudahan ada yang disetujui.

“Kita ingin generasi SDM Muara Enim kedepan akan lebih baik terutama dari pendidikan dan bisa mengurangi angka kemiskinan,” harapnya.

Ditambahkan Kadinsos Muara Enim Lido Septontoni, bahwa program Sekolah Rakyat memerlukan lahan minimal 8 hektar sebab akan dibangun berbagai sarana prasarana mulai dari gedung asrama, gedung sekolah, lapangan bola dan sebagainya yang diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp 200 milyar dari bantuan dana pusat.

Lanjut Kadinsos, proyek Sekolah Rakyat ini pada tahun 2026 se-Indonesia akan dibangun sebanyak 200 unit saja. Dan pada tahap pertama sudah 53 daerah yang sudah mendapatkan persetujuan untuk dibangun, sedangkan sisanya akan menyusul ditahap kedua. Pemkab Muara Enim akan berupaya bisa mendapatkannya pada tahap kedua ini.

“Nanti sekolah rakyat tersebut akan menampung 1000 siswa se-Kabupaten Muara Enim mulai dari SD, SMP dan SMA. Jadi sekolahnya terpadu. Bahkan juga akan direncanakan bangun Politeknik,” ujarnya.

Dijelaskan Kadinsos, program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas dan merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dimana, sasaran program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Masih dikatakan Lido, bahwa sekolah rakyat ini gratis mulai dari biaya pendidikan, termasuk seragam, makan, asrama, dan peralatan sekolah, ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Lalu, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama, di mana siswa tinggal di asrama dan mendapatkan fasilitas belajar serta kebutuhan dasar lainnya tanpa biaya. Kemudian untuk kurikulum Sekolah Rakyat akan mengadopsi kurikulum nasional, dengan tambahan materi khusus yang menekankan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan sesuai kebutuhan siswa di lingkungan mereka. Untuk tenaga pengajar akan direkrut dari tenaga pendidik yang kompeten dan berdedikasi. Pengelolaan Sekolah Rakyat berada di bawah Kementerian Sosial, dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai mitra.

“Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Bagi daerah yang sudah disetujui tahun ini mereka sudah menerima siswa. Jadi sayang sekali jika dilewatkan,” pungkasnya.