Lentera-PENDIDIKAN.com,PALEMBANG-Hampir 14 tahun masa pengabdian seorang pekerja di lingkungan Sekolah Islam Terpadu (SIT) A-F Palembang kini menjadi bagian penting dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Yayasan A-F. Pekerja tersebut diketahui mulai bekerja sejak 8 Oktober 2012 dan menghadapi pemberhentian kerja yang menurut keterangannya disampaikan secara lisan pada 5 Agustus 2026. Persoalan tersebut kemudian dibawa ke mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang. Mediasi Tripartit pertama yang dilaksanakan pada Senin (9/11/2026) belum menghasilkan kesepakatan antara para pihak. Dalam proses tersebut, pekerja didampingi tim hukum Altair Law Office yang dipimpin oleh Muhamad Khoiry Lizani, S.H., selaku Pimpinan Altair Law Office, bersama Dandi, S.H.
Berdasarkan keterangan pekerja kepada tim kuasa hukum, pemberhentian tersebut disampaikan secara lisan tanpa disertai surat keputusan pemberhentian yang memuat alasan dan dasar pemberhentian secara tertulis. Pekerja juga menerangkan bahwa sebelum pemberhentian dilakukan, dirinya tidak memperoleh pemberitahuan resmi maupun kesempatan yang memadai untuk memberikan penjelasan. Hingga proses mediasi berlangsung, pekerja menyatakan belum menerima surat keputusan pemberhentian dan surat keterangan kerja atau paklaring. Selain itu, sejumlah hak ketenagakerjaan yang menjadi pokok perselisihan juga disebut belum diterima oleh pekerja. Keadaan tersebut menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperjelas dan diselesaikan melalui mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam keterangannya kepada tim kuasa hukum, pekerja juga menyampaikan adanya dugaan keterkaitan antara pemberhentian kerja dengan laporan kepolisian yang dibuat oleh pihak lain. Namun, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat hubungan langsung antara laporan tersebut dan keputusan pemberhentian. Lizan menegaskan bahwa keberadaan suatu laporan kepolisian tidak serta-merta membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana. Penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan sesuai proses hukum yang berlaku. Karena itu, setiap alasan yang mendasari pemberhentian pekerja perlu dijelaskan secara objektif dan tidak boleh dibangun hanya berdasarkan asumsi.
“Persoalan ini bukan semata-mata mengenai pemberhentian kerja, tetapi juga menyangkut kepastian atas masa pengabdian dan pemenuhan hak pekerja yang telah bekerja hampir 14 tahun. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pemberhentian memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila terdapat persoalan lain yang dijadikan dasar pemberhentian, tentu hal tersebut harus diterangkan secara terbuka dan objektif. Laporan kepolisian tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai putusan yang menyatakan seseorang bersalah. Pada akhirnya, hak ketenagakerjaan pekerja tetap harus diperhitungkan berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Lizan.
Menurut Lizan, pengakuan masa kerja sejak 8 Oktober 2012 menjadi salah satu hal mendasar yang harus diperjelas dalam penyelesaian perselisihan ini. Masa kerja tersebut memiliki konsekuensi terhadap penghitungan hak pekerja, sehingga tidak dapat diabaikan dalam menentukan besaran hak yang seharusnya diterima. Penghitungan tersebut juga harus mempertimbangkan komponen upah, alasan pemberhentian, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat peristiwa pemberhentian terjadi. Mengingat pemberhentian yang dipersoalkan berlangsung pada 5 Agustus 2026, penerapan ketentuan hukum juga perlu memperhatikan aspek waktu berlakunya peraturan dan ketentuan peralihannya. Dengan demikian, penyelesaian perkara ini tidak hanya berkaitan dengan pembayaran hak, tetapi juga menyangkut pengakuan masa kerja dan kepastian status hubungan kerja.
Dandi, S.H., yang turut mendampingi pekerja dalam proses mediasi, menyampaikan bahwa klien pada dasarnya menginginkan penyelesaian yang adil dan tidak berlarut-larut. Menurutnya, kejelasan mengenai dasar pemberhentian, pengakuan masa kerja, penyerahan dokumen ketenagakerjaan, serta pembayaran hak merupakan hal-hal yang perlu dibicarakan secara konkret. Ia menilai seluruh persoalan tersebut seharusnya dapat dibahas secara terbuka dalam forum mediasi agar masing-masing pihak memperoleh kejelasan. Pihak pekerja tetap membuka ruang penyelesaian melalui perundingan sepanjang terdapat itikad baik dan kesediaan untuk memenuhi hak-hak yang memang menjadi kewajiban. “Kami berharap pada mediasi berikutnya sudah ada titik temu yang lebih jelas, sehingga persoalan ini tidak terus berlarut-larut,” jelas Dandi.
Adapun hal-hal yang diperjuangkan pekerja melalui pendampingan Altair Law Office meliputi pengakuan dan pencatatan masa kerja sejak 8 Oktober 2012, penyerahan surat keputusan pemberhentian serta surat keterangan kerja atau paklaring, dan pembayaran seluruh hak ketenagakerjaan yang menjadi kewajiban pemberi kerja. Pemenuhan hak tersebut harus dihitung berdasarkan masa kerja, komponen upah, alasan pemberhentian, serta ketentuan hukum yang relevan. Bagi pekerja, kejelasan dokumen ketenagakerjaan juga penting untuk memberikan kepastian mengenai riwayat hubungan kerja yang telah dijalani. Seluruh tuntutan tersebut tetap menjadi pokok pembahasan yang akan dibawa dalam proses mediasi lanjutan. Tim kuasa hukum berharap penyelesaian dapat dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kedudukan dan hak masing-masing pihak.
Mediasi Tripartit pertama pada 9 November 2026 belum menghasilkan kesepakatan karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai dasar pemberhentian, pengakuan masa kerja, dan pemenuhan hak pekerja. Meski demikian, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum berakhir dan para pihak masih memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan. Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang selanjutnya akan menjadwalkan kembali pertemuan mediasi berikutnya. Kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membahas pokok perselisihan secara lebih terarah dan menemukan penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Altair Law Office menyatakan tetap akan mendampingi pekerja dalam setiap tahapan penyelesaian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami menghormati proses mediasi yang sedang berjalan dan tetap mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Kami juga berharap pihak pemberi kerja dapat melihat persoalan ini secara objektif, terutama terkait masa kerja dan hak-hak pekerja yang harus diselesaikan. Apabila pada mediasi berikutnya belum tercapai penyelesaian yang memadai, tentu kami akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, ruang untuk mencapai kesepakatan tetap terbuka dan menjadi hal yang kami prioritaskan saat ini. Tujuan kami sederhana, yaitu memastikan pekerja memperoleh hak dan kepastian hukum atas hubungan kerja yang telah dijalaninya,” tutup Lizan.
Altair Law Office menegaskan bahwa pendampingan ini dilakukan untuk memperjuangkan kepastian hukum dan pemenuhan hak pekerja berdasarkan fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk membangun pertentangan dengan pihak yayasan, melainkan mendorong agar perselisihan diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan berimbang. Setiap pihak tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keterangan, bukti, dan argumentasi dalam proses penyelesaian. Namun, masa kerja yang telah dijalani serta hak-hak yang timbul dari hubungan kerja harus memperoleh perhatian sebagaimana mestinya. Sebab, penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil tidak hanya ditentukan oleh berakhirnya hubungan kerja, tetapi juga oleh terpenuhinya hak dan kepastian hukum bagi pekerja. (RILIS)
