Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA ENIM-Dengan adanya penurunan pada APBD 2026, hendaknya menjadi momentum bagi daerah untuk tidak terlalu tergantung dengan dana transper ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan mencari solusi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kemandirian daerah.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum. saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Muara Enim dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Selasa (25/11/2025).
Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD, Deddy Arianto, S.Pd., serta dihadiri Wakil Bupati, Ir. Hj. Sumarni, M.Si.,para anggota DPRD Muara Enim, Forkopimda, Pejabat OPD, dan para undangan.
“Penurunan ini berlaku bagi seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, namun untuk di Sumsel, Kabupaten Muara Enim yang paling besar potongannya lebih dari Rp 1 triliun. Dan ini suatu tantangan yang harus kita sikapi dan hadapi bersama,” ujar Bupati yang menanggapi satu per satu pandangan dari 9 fraksi DPRD Muara Enim.
Menurut Bupati, adapun penurunan APBD Muara Enim Tahun 2026 terjadi karena adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dampak kebijakan efisiensi ini membuat APBD Muara Enim berkurang hingga Rp 1,02 triliun.
Untuk itu, Bupati menekankan bahwa penurunan APBD bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Menyikapi kondisi ini, Pemerintah daerah siap memaksimalkan potensi daerah dari semua sector, meningkatkan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta dana CSR perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Muara Enim.
Meski menghadapi penurunan anggaran, lanjut Bupati, pemerintah daerah tetap menyiapkan program strategis tahun jamak. Di antaranya adalah pengembangan RSUD dr. H.M. Rabain menjadi gedung 13 lantai serta pembangunan Gedung Serba Guna Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kabupaten Muara Enim. Program ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dan kualitas aparatur sipil negara. Selain itu, Bupati menegaskan bahwa kedua program tahun jamak tersebut diharapkan memberi manfaat berkelanjutan bagi pembangunan daerah bahkan bisa menambah pendapatan bagi daerah.
