Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA ENIMDukungan terhadap kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia terus menguat di Kabupaten Muara Enim.
Sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga organisasi kemasyarakatan secara tegas menyatakan komitmen mereka mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang kuat dan independen.
Ketua GP Ansor Muara Enim, Frans Irawan, ST., MM dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Kepolisian Republik Indonesia agar tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Ia menilai posisi tersebut merupakan bentuk penguatan terhadap institusi Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Frans Irawan menegaskan penolakannya apabila Polri dijadikan sebuah kementerian atau ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Sebab langkah tersebut berpotensi melemahkan institusi Polri dan secara tidak langsung dapat berdampak pada melemahnya sistem ketatanegaraan.
“Polri harus tetap berdiri kuat dan independen di bawah Presiden. Jika dijadikan kementerian atau berada di bawah kementerian tertentu, hal itu justru dapat melemahkan institusi Polri dan pada akhirnya melemahkan negara,” tegasnya.
Hal senada juga disuarakan oleh Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM ) Kabupaten Muara Enim Endang Saputra, S.Pd, Gr, yang juga menegaskan penolakan wacana institusi Polri dibawah kementerian ataupun Institusi tertentu. Dan tetap mendukung institusi Polri berdiri sendiri dibawah Presiden langsung merupakan sebagai bentuk desain reformasi keamanan yang menegaskan bahwa Polri sebagai alat negara dalam rangka supremasi sipil.
Lanjut Endang, jika Polri berada dibawah kementerian ataupun Institusi Polri hal ini akan melemahkan fungsi Polri sebagai bentuk mono loyalitasnya sebagai Institusi negara dalam bidang keamanan dan ketertiban.
“Polri ketika sudah berada dibawah kementerian tertentu ataupun Institusi lain maka akan dapat terseret kepentingan politik praktis terutama Kementrian tersebut dipimpin oleh menteri yang berapiliasi bahkan pengurus partai tertentu yang tidak akan netralitas,” ujarnya.
Terakhir, ia menegaskan justru penguatan institusi Polri dan reformasi birokrasi agar Polri lebih kuat sebagai alat negara. Jika masih ada kekurangan ditubuh Polri yang terpenting saat ini adalah reformasi birokrasi ditubuh Polri agar dapat meningkatkan kepercayaan publik pada institusi ini.
Kapolres Muara Enim, AKBP Hendri Syaputra, S.I.K melalui Kasi Humas Polres Muara Enim AKP RTM Situmorang mengatakan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Presiden merupakan bentuk kepercayaan negara serta cerminan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat.
Menurut AKP RTM. Situmorang, dukungan tersebut datang dari para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Mereka menilai struktur kelembagaan Polri saat ini sudah tepat dan sesuai dengan amanat konstitusi.
“Banyak tokoh agama, masyarakat, pemuda dan ormas di Kabupaten Muara Enim yang menyampaikan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Hal ini dinilai penting untuk menjaga independensi, profesionalitas serta stabilitas keamanan nasional,” ujar AKP RTM. Situmorang.
