Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA ENIM-Para pengguna jalan dan masyarakat Muara Enim kecewa dengan kondisi jalan nasional. Pasalnya, ruas jalan nasional mulai dari Tanjung Enim hingga simpang Muara Meo Tanjung Agung, mengalami rusak parah alias babak belur.
“Seperti kita lihat dan dirasakan bersama kondisi jalan nasional mulai dari Tanjung Enim sampai Simpang Meo sudah babak belur, sementara pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan tutup mata,” tegas Kasman Anggota DPRD Muara Enim, Kasman MA dari Fraksi Nasdem, Kamis (19/6/2025).
Untuk itu, lanjut Kasman, dirinya mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan menangani kerusakan tersebut yang dinilai membahayakan dan merugikan masyarakat. Sebab
jalur jalan lintas tengah sumatera (Jalingtengsum) merupakan akses utama yang dilalui kendaraan angkutan batubara bertonase tinggi. Akibat intensitas kendaraan berat tersebut. Apalagi sebagian besar permukaan jalan dipenuhi lubang dan mengalami kerusakan berat yang tak kunjung diperbaiki.
“Tanggapan pemerintah pusat sangat lambat. Kami di daerah hanya menerima dampaknya,” ujarnya.
Dirinya menilai persoalan ini adalah cerminan dari ketimpangan struktural dalam pengelolaan infrastruktur nasional. Ia menyoroti bagaimana pemerintah pusat kerap kali memusatkan perhatian pada wilayah strategis nasional, namun mengabaikan daerah penghasil sumber daya alam seperti Muara Enim.
“Batubara ini hasil bumi Muara Enim, tapi yang menikmati keuntungannya justru di pusat. Sementara kita di daerah mengalami kemacetan, polusi, jalan rusak, dan dampak kesehatan masyarakat yang makin memburuk,” ungkapnya dengan nada kesal.
Kasman juga menyinggung bahwa kontribusi besar Kabupaten Muara Enim dalam sektor energi nasional tidak diimbangi dengan proporsi anggaran dan perhatian pembangunan dari pusat. Ketimpangan ini, telah berlangsung lama dan membuat daerah seperti Muara Enim terjebak dalam siklus ketergantungan. Kondisi dan situasi ini menimbulkan ironi. Dimana daerah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional harus menanggung beban kerusakan infrastruktur, tanpa diberi kuasa atau anggaran untuk memperbaikinya.
“Ini soal keadilan, pemerintah pusat memiliki wewenang dan anggaran harus segera bertindak atas dampak langsung dari aktivitas ekonomi yang menopang negara,” ujarnya tegas.
Hal serupa diungkapkan, Kalbad (48), pengemudi angkutan desa Semende-Muara Enim, mengeluhkan kemacetan yang kerap ia temui saat berangkat dan pulang. Kemacetan diperparah dengan keadaan jalan yang sangat menghawatirkan, belum lagi kerap ditemui angkutan batu bara yang mogok dan memperparah keadaan lalu lintas. Kami berharap, pemerintah secepatnya menanggulangi persoalan ini, yang sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan
“Lobang jalan yang rusak sangat dalam seperti kubangan kerbau sehingga harus hati-hati saat melintas terutama pada malam hari,” pungkasnya.
