Lentera-PENDIDIKAN.com,PALEMBANG-Polemik pembelian mobil dinas mewah senilai Rp12,2 miliar di Kabupaten PALI kian panas. Bupati Asgianto menyebut anggaran itu merupakan warisan kebijakan pemerintahan.
Sebelumnya mantan Bupati PALI, Heri Amalindo membantah hal tersebut, dan mengaku selama masa jabatannya tidak pernah menyetujui pembelian mobil dinas kelas premium, apalagi jenis Land Cruiser. Heri menilai, penyisipan anggaran tanpa persetujuan kepala daerah merupakan pelanggaran hukum. Ia memastikan, pada 2024—tahun terakhir masa jabatannya—tidak ada persetujuan pembelian mobil mewah, apalagi dua unit sekaligus.
Ketua DPRD PALI, Ubaidillah, menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut sudah resmi tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024 dan telah melalui evaluasi Gubernur Sumatera Selatan.
Sementara itu, Bupati Asgianto sebelumnya mengaku pembelian mobil dinas mewah adalah kelanjutan kebijakan yang sudah ada sejak pemerintahan lama. Pernyataan inilah yang memicu perdebatan dan tudingan saling lempar tanggung jawab.
Bagaimana Koordinator Aktifis Sumatera Selatan-Jakarta, Harda Belly mengamati hal tersebut, dan bagaimana pula sikap Ketua Umum YBH SSB Sigit Muhaimin. Saksikan selengkapnya di Lenter Viral Chanel di youtube.
