Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA ENIM-Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) secara beruntun dan masif bukanlah sekadar takdir alam biasa, melainkan cermin telanjang dari kegagalan sistemik dan sebuah pengkhianatan terhadap narasi kebangsaan. Tragedi ini, mulai dari banjir bandang, longsor, hingga erupsi gunung berapi, secara brutal membuktikan tesis pahit: Republik ini telah menganaktirikan Sumatera.
Ketika ratusan nyawa melayang—data terakhir menunjukkan lebih dari 300 jiwa meninggal dunia dan ratusan lainnya masih dalam pencarian di tiga provinsi—negara seolah baru tersentak dari tidur panjangnya. Angka ini, yang sebagian besar terkonsentrasi di permukiman dan wilayah yang seharusnya dilindungi, adalah harga mahal dari disparitas pembangunan dan prioritas yang pincang.
Saat Jakarta dan Pulau Jawa berbenah diri dengan pembangunan infrastruktur megah—menelan triliunan APBN—Sumatera, sebagai penyumbang devisa vital melalui sawit, batu bara, dan minyak bumi, justru dibiarkan rentan. Investasi dalam mitigasi bencana dan infrastruktur penunjang di Sumatera jauh tertinggal.
Faktanya, Kawasan perbukitan dan daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi langganan bencana di Sumut dan Sumbar dibiarkan kritis. Infrastruktur pencegah bencana seperti dam penahan dan sistem peringatan dini (EWS) seringkali tidak berfungsi optimal atau tidak memadai untuk skala ancaman geologis Sumatera yang didominasi oleh Patahan Besar Sumatera (Great Sumatran Fault) dan cincin api Pasifik. Kita tidak sekadar berhadapan dengan alam, kita berhadapan dengan kelalaian yang fatal.
Respons negara terhadap krisis di Sumatera sering kali terasa kering dan birokratis, sekaligus sangat lamban. Sementara fokus media dan pusat kekuasaan tersedot oleh isu-isu politik di Jawa, korban-korban di pelosok Sumatera harus menunggu uluran tangan yang tersendat.
Proses pencairan dana rekonstruksi dan rehabilitasi kerap memakan waktu berbulan-bulan. Namun, puncak dari aib ini adalah ketika bantuan kemanusiaan dari negara tetangga, Malaysia, justru dilaporkan tiba di Aceh dengan membawa obat-obatan dan tenaga medis, bahkan sebelum bantuan logistik skala besar dari Pemerintah Pusat tuntas didistribusikan ke seluruh titik bencana. Ironi yang menyakitkan. Pemerintah kita terkesan gagap di kandang sendiri, sementara tetangga sebelah lebih “Gercep” (gerak cepat) merespons tragedi kemanusiaan di halaman depan Republik.
